SINKRONISASI SUBSTANSIAL UNDANG-UNDANG NO. 26 T­AHUN 2000 Tentang PENGADILAN HAM DENGAN KUHP DAN UUD 1945

Kelemahan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dgn Sistem Induk Hukum Pidana (KUHP) dilihat dari sinkronisasi substansial:

1. UU No. 26 Tahun 2000 tidak secara tuntas memperhitungkan konsekuensi penyesuaian jenis-jenis tindak pidana (genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan) dan tidak mengatur sekaligus tentang penyesuaian unsur-unsur tindak pidananya (Elements of Crimes). Secara umum

TEORI DAN KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM

Berbicara tentang keadilan pastinya tidak ada pendefenisian yang dapat dikatakan sama. Konsep keadilan selalu diartikan dengan berbagai devenisi dan selalu dilatarbelakangi dari sisi orang yang mendefenisikan.

Tentang rumusan keadilan ini ada dua pendapat yang dasar yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

CONTOH EKSAMINASI PUBLIK PUTUSAN HAKIM

EKSAMINASI PUBLIK

Terhadap

KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Dengan TERDAKWA: SALEHUDDIN

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda, Perkara No. 14/Pid.TIPIKOR/2011/PN.SINDA

BAB I

PENDAHULUAN

Mahkamah Agung telah membentuk 33 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum ini mempunyai wilayah hukum mencakup provinsi masing-masing. Setelah